Pendahuluan
Era kolonial di Indonesia ditandai dengan ketimpangan sosial yang sangat nyata antara penjajah dan pribumi. Penjajahan yang berlangsung selama berabad-abad bukan hanya mempengaruhi aspek ekonomi dan politik, tetapi juga menciptakan stratifikasi sosial yang timpang. Hubungan antara penjajah dan pribumi diatur dalam sistem yang mendukung dominasi kolonial, membatasi hak-hak pribumi, dan menempatkan mereka dalam posisi yang lebih rendah dalam berbagai aspek kehidupan.
Artikel ini akan membahas bagaimana relasi sosial antara penjajah dan pribumi di era kolonial dibangun, bagaimana kesenjangan dan ketidakadilan terjadi, serta dampaknya bagi masyarakat Indonesia hingga saat ini.
1. Hierarki Sosial dalam Masyarakat Kolonial
Pemerintah kolonial Belanda menerapkan sistem hierarki sosial yang membedakan kelompok masyarakat berdasarkan ras dan status hukum. Struktur sosial ini membagi penduduk ke dalam tiga golongan utama:
- Golongan Eropa – terdiri dari orang-orang Belanda dan Eropa lainnya yang mendapatkan hak istimewa penuh.
- Golongan Timur Asing – termasuk masyarakat Tionghoa, Arab, dan India yang memiliki hak-hak terbatas, tetapi tetap lebih tinggi dibanding pribumi.
- Golongan Pribumi – terdiri dari masyarakat asli Indonesia yang memiliki status sosial terendah dan mengalami berbagai diskriminasi.
Hierarki ini bukan hanya berdampak pada status sosial, tetapi juga mempengaruhi akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik. Golongan Eropa mendapatkan pendidikan terbaik dan akses penuh terhadap sumber daya, sementara pribumi mengalami keterbatasan dan sering kali dianggap sebagai tenaga kerja murah bagi kepentingan kolonial.
2. Diskriminasi dalam Sistem Hukum dan Pendidikan
Penjajah menerapkan sistem hukum yang berbeda bagi setiap golongan. Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesië (1848) membagi sistem hukum menjadi:
- Hukum Eropa, yang berlaku bagi orang-orang Belanda dan golongan Eropa lainnya.
- Hukum Timur Asing, yang berlaku bagi masyarakat Tionghoa dan Arab, tetapi masih memiliki perlindungan lebih dibanding pribumi.
- Hukum Adat, yang diterapkan bagi pribumi, tetapi tetap diawasi oleh pemerintah kolonial.
Sistem ini menunjukkan bahwa hukum tidak diterapkan secara adil. Seorang Eropa yang melakukan pelanggaran terhadap pribumi sering kali mendapat hukuman ringan atau bahkan bebas, sementara pribumi yang melanggar aturan kolonial dihukum berat.
Dalam bidang pendidikan, sekolah-sekolah berkualitas hanya diperuntukkan bagi orang Eropa dan keturunan Timur Asing. Pribumi hanya mendapatkan akses ke sekolah dasar dengan kurikulum yang dirancang untuk melahirkan tenaga kerja rendahan, bukan untuk menciptakan pemimpin atau kaum intelektual.
3. Kesenjangan Ekonomi: Buruh dan Sistem Kerja Paksa
Kesenjangan sosial di era kolonial sangat jelas dalam aspek ekonomi. Pribumi sebagian besar bekerja sebagai buruh dengan upah rendah di perkebunan, pertambangan, dan proyek infrastruktur yang dibangun untuk kepentingan kolonial.
- Sistem Tanam Paksa (1830-1870) memaksa petani pribumi untuk menanam tanaman ekspor seperti kopi, tebu, dan nila, sementara mereka sendiri mengalami kelaparan karena lahan untuk tanaman pangan semakin berkurang.
- Sistem kerja paksa (rodi) diterapkan dalam pembangunan jalan raya, jalur kereta api, dan irigasi tanpa upah yang layak. Banyak pribumi meninggal akibat kondisi kerja yang sangat buruk.
- Eksploitasi buruh pabrik dan perkebunan menyebabkan kesenjangan pendapatan yang ekstrem. Pemilik perkebunan (umumnya orang Eropa) hidup dalam kemewahan, sementara para pekerja pribumi hidup dalam kemiskinan dan sering mengalami perlakuan tidak manusiawi.
Kondisi ini memperkuat ketergantungan pribumi pada sistem kolonial dan membatasi mereka untuk mencapai mobilitas sosial yang lebih baik.
4. Relasi Sosial dalam Kehidupan Sehari-hari
Selain dalam hukum dan ekonomi, relasi sosial antara penjajah dan pribumi juga diwarnai oleh ketidakadilan dalam kehidupan sehari-hari:
- Segregasi tempat tinggal: Orang Eropa tinggal di kawasan elite seperti Menteng di Batavia atau Simpang Lima di Surabaya, sementara pribumi tinggal di kampung-kampung yang padat dan kumuh.
- Restoran, klub, dan fasilitas umum eksklusif: Tempat-tempat hiburan dan fasilitas kesehatan berkualitas tinggi hanya bisa diakses oleh orang Eropa. Pribumi sering kali dilarang masuk atau hanya bisa bekerja di sana sebagai pelayan.
- Perlakuan diskriminatif dalam interaksi sosial: Pribumi sering kali tidak diperbolehkan duduk sejajar dengan orang Eropa, dan mereka harus menunjukkan sikap hormat berlebihan dalam setiap interaksi.
Bentuk-bentuk diskriminasi ini memperdalam rasa inferioritas di kalangan pribumi dan memperkuat dominasi penjajah.
5. Perlawanan terhadap Ketidakadilan Sosial
Meskipun mengalami diskriminasi, masyarakat pribumi tidak tinggal diam. Beberapa bentuk perlawanan sosial dan intelektual muncul, antara lain:
- Kebangkitan organisasi nasional: Organisasi seperti Budi Utomo (1908) dan Sarekat Islam (1911) mulai menuntut hak-hak pribumi dan menentang diskriminasi.
- Pers dan media sebagai alat perjuangan: Surat kabar seperti Medan Prijaji yang dipimpin oleh Tirto Adhi Soerjo menyoroti ketidakadilan kolonial dan membangkitkan kesadaran nasional.
- Pendidikan sebagai jalan keluar: Tokoh-tokoh seperti Ki Hajar Dewantara mendirikan sekolah alternatif yang memberikan pendidikan bagi pribumi agar mereka dapat membebaskan diri dari dominasi kolonial.
Kesimpulan
Relasi sosial antara penjajah dan pribumi di era kolonial sangat tidak seimbang. Diskriminasi dan kesenjangan terjadi di berbagai bidang, mulai dari hukum, pendidikan, ekonomi, hingga kehidupan sosial sehari-hari. Pribumi ditempatkan pada posisi terendah dalam masyarakat, sementara penjajah menikmati segala hak istimewa.
Namun, kondisi ini juga mendorong lahirnya kesadaran nasional di kalangan pribumi yang akhirnya berujung pada perjuangan kemerdekaan. Meskipun Indonesia telah merdeka, dampak ketimpangan sosial era kolonial masih terasa hingga saat ini, terutama dalam aspek ekonomi dan pendidikan. Oleh karena itu, memahami sejarah relasi sosial di masa kolonial sangat penting untuk menciptakan kebijakan yang lebih adil dan inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia.
Baca Artikel Berikut Di : Sheabath.Us